Hukum menyewakan tanah ada yang sah dan ada yang tidak sah. Tergantung bagaimana syarat dan ketentuan yang diberlakukan pada akad sewa menyewa tanah tersebut. Rafi’ bin Khadij pernah mengisahkan tentang keluarganya yang memiliki banyak lahan pertanian dan perkebunan di kota Madinah. Sehingga mereka menyewakan tanah-tanah tersebut dengan sistem jahiliah. Maksudnya, mereka menyerahkan tanah untuk dipakai dan dikelola orang lain, kemudian bayarannya sudah ditentukan dari awal, yaitu berdasarkan posisi lahan. Misalkan, hasil panen dari separuh lahan yang ke arah Barat untuk pemilih tanah, sedangkan hasil panen dari separuh lahan yang ke arah Timur untuk penyewa dan pengelola. Artinya, sistem seperti ini sangat berpotensi untuk merugikan salah satu pihak. Bisa jadi yang ke arah Barat hasil panennya cukup baik, sedangkan yang ke arah Timur gagal panen. Atau mungkin justru sebaliknya.

Belum lagi, biasanya pemilik tanah akan menentukan bagiannya dari lahan yang paling baik dan paling subur. Misalkan yang paling dekat dengan sungai dan sumber air. Sehingga kebutuhan air untuk tanaman yang ada di lahan tersebut bisa tercukupi dengan baik. Sementara jatah untuk pengelola dan penyewa lahan yang jauh dari sungai dan sumber air, potensi gagal panen akan menjadi lebih besar. Belum lagi hasil yang kurang baik dan tidak sama dengan yang dihasilkan oleh tanah yang berada di dekat sumber air.

Praktek menyewakan tanah dengan sistem semacam ini tidak diperbolehkan. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarangnya karena mengandung gharar, ketidakjelasan, ketidakpastian dan sangat berpotensi memicu terjadinya permusuhan. Model kerjasama tersebut juga bagian dari perjudian karena mengandung unsur untung-untungan. Hal yang semestinya dilakukan adalah memperjelas sistem bagi hasil dan pembayarannya. Dari hasil panen keseluruhan, berapa persen untuk pemilik tanah dan berapa persen untuk pengelola. Kalaupun ternyata mengalami gagal panen, maka kerugian harus ditanggung bersama. Ini kalau misalkan pihak pengelola ingin membayarnya dengan hasil panen. Jadinya adalah muzara’ah. Hukumnya dibolehkan asalkan persentase bagi hasil panennya jelas dan untung rugi ditanggung bersama-sama.

Adapun kalau pengelola ingin membayarnya dengan emas, perak, uang atau mungkin bahan makanan yang bukan dari hasil tanah tersebut, maka hukumnya dibolehkan dan statusnya berubah menjadi sewa menyewa, bukan muzara’ah. Dalam sewa menyewa juga harus jelas waktu, harga dan ketentuan lain yang berkaitan dengan sewa menyewa tersebut.

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ الأنْصَارِ حَقْلاً. وَكُنَّا نُكْرِي الأرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ. فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. فَأَمَّا بِالْوَرِقِ فَلَمْ يَنْهَنَا.

Rafi’ bin Khadij radiyallahu ‘anhu mengatakan, “Kami adalah orang Anshar yang memiliki banyak tanah yang subur. Dulu kami biasa menyewakan tanah tersebut dengan perjanjian bahwa kami memperoleh hasil dari sebagian tanah ini dan para pekerjanya diupah dengan hasil sebagian tanah yang lain. Terkadang sebagian tanah ini bisa dipetik panennya dan sebagian tanah yang lain tidak bisa dipetik panennya. Oleh karena itu, Nabi melarang kami untuk berbuat demikian itu. Namun jika (biaya sewanya) dengan perak, maka beliau tidak melarang kami.” (HR. Muslim)

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ. إنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنْ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إلاَّ هَذَا. وَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ. فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ: فَلا بَأْسَ بِهِ. الْمَاذِيَانَات: الأَنْهَارُ الْكِبَارُ وَالْجَدْوَلُ النَّهَرُ الصَّغِيرُ.

Dalam riwayat Imam Muslim dari Handhalah bin Qais, dia menuturkan bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rafi’ bin Khadij tentang menyewakan tanah dengan (ongkos) emas dan perak. Rafi’ berkata, “Tidaklah masalah, orang-orang dulu pada zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam juga menyewakan lahan yang berada di pinggir sungai besar (al-madziyanat) dan di sungai kecil (al-jadawil) serta beberapa tanaman. Ada yang gagal panen dan ada juga yang sukses panen. Saat ini tidak ada bentuk persewaan yang dilakukan oleh orang banyak kecuali dengan bentuk seperti ini. Oleh karena itulah, Nabi melarang bentuk persewaan yang demikian itu. Sedangkan bentuk persewaan yang jelas dengan menggunakan jaminan, maka tidaklah mengapa.” Al-Madziyanat adalah sungai besar, sedangkan al-jadawil adalah sungai kecil. (HR. Muslim)

Dua hadis di atas menunjukkan bahwa menyewakan tanah untuk pertanian dengan sistem pembayaran yang jelas adalah perbuatan yang diperbolehkan. Kalau sistem sewa yang diberlakukan mengandung gharar, ketidakjelasan dan kezaliman terhadap salah satu pihak, maka hukumnya menjadi haram. Tidak boleh memberikan syarat-syarat yang batil dalam akad semacam ini. Misalkan dengan menentukan hasil panen dari tanah yang berada di dekat sungai untuk pemilik tanah, sedangkan yang jauh dari sumber air hasilnya untuk pengelola. Pilihannya hanya ada dua, menggunakan sistem muzara’ah dimana untung dan rugi ditanggung bersama, atau menggunakan sistem sewa menyewa dimana pihak pengelola membayarkan harga sewa dengan sesuatu yang jelas kepada pemilik tanah. Mengenai alat untuk membayar, maka diperbolehkan dengan apa saja yang disepakati asalkan jelas dan adil.

Sumber bacaan: Taisirul ‘Allam Syarh Umdatul Ahkam, Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Maktabah Al-Usariyah, Mekah, 2012, hlm. 390-391

Penyusun : Muhammad Abu Rivai

Website : www.aburivai.com