Ada delapan usaha penyebab harta harta haram yang cukup popular di masyarakat, yaitu (1) melakukan pencurian, (2) menerima uang sogok, (3) melakukan perampokan, (4) menimbun dan memonopoli harga pasar, (5) melakukan praktik riba, (6) melakukan penipuan, (7) melakukan perjudian dan (8) menjual barang haram. Enam jenis yang pertama adalah bentuk usaha yang menyebabkan harta haram karena tidak diizinkan oleh syariat dan tidak mendapatkan izin dari pemilik harta. Sedangkan dua jenis yang terakhir adalah bentuk usaha yang menyebabkan harta haram karena tidak diizinkan oleh syariat namun diizinkan oleh pemilik harta. Tulisan ini tidak sedang ingin merincikan delapan usaha tersebut, namun ingin membahas dua kategori usaha penyebab harta haram yang telah disebutkan.

Pertama : Syariat dan Pemilik Harta Tidak Mengizinkan

Pada kondisi ini, harta meninggalkan pemiliknya dengan tanpa izin dan di luar kehendak si pemilik. Maksudnya orang lain mengambilnya tanpa persetujuan pemilik. Entah dengan cara mencuri, merampok, menipu dan yang lainnya. Perpindahan harta dari pemilik kepada orang lain dengan tanpa izin pemilik telah melanggar dua garis batas sekaligus. Garis batas yang pertama adalah izin dari syariat yang merupakan garis batas tertinggi. Pemilik harta harus mengikuti dan mematuhi ketentuan dari syariat. Apabila syariat melarang sesuatu, maka pemilik harta tidak boleh memberikan izin terhadapnya. Jika nekad untuk melakukannya, maka izin yang diberikan oleh pemilik harta tidak dianggap karena bertentangan dengan ketetapan syariat. Izin syariat menjadi pondasi dasar dan acuan utama yang harus diperhatikan oleh pemilik harta ketika hendak melakukan transaksi terhadap hartanya.

Oleh karena itu, semua harta yang diperoleh dari usaha yang diharamkan syariat, yaitu mengambil tanpa izin dari pemiliknya, disebut sebagai harta haram yang tidak boleh dimakan. Usaha tersebut dinilai batil karena mengambil hak orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat.

Kedua : Syariat Melarang Tapi Pemilik Harta Mengizinkan

Harta yang diperoleh dari usaha di kategori kedua ini juga tetap haram, sama seperti harta yang didapatkan dari mencuri, menipu dan seterusnya yang ada pada kategori pertama. Hasilnya sama-sama haram.

Akan tetapi, delapan usaha tersebut dikelompokkan menjadi dua kategori karena memiliki konsekuensi dosa yang berbeda bagi pelakunya. Untuk kategori pertama, yaitu harta haram yang didapat dari usaha yang tidak diizinkan syariat dan tanpa seizing pemiliknya, maka yang terkena dosa hanya pihak yang mengambilnya. Sedangkan pihak yang memberi tidak menanggung dosa.

Rentenir dan praktisi riba yang memanfaatkan kesusahan pihak peminjam untuk mengambil untung, yaitu dengan cara memberikan perpanjangan waktu dan menambah jumlah bunga yang harus dibayarkan. Kreditur memakan riba atas kesadarannya dan pengetahuannya bahwa riba adalah haram; banyak maupun sedikit, untuk pinjaman produktif maupun konsumtif. Berbeda dengan debitor yang terpaksa mengambil utang karena terdesak oleh kebutuhan sehingga terpaksa mengambil utang yang dibebani dengan bunga. Pada kondisi ini, pihak yang menanggung dosa adalah pihak kreditur. Catatan yang perlu diperhatikan, standar butuh dan terdesak yang digunakan adalah standar syariat, bukan standar debitor. Ini menjadi penting mengingat ada debitor yang berutang dengan alasan butuh dan terdesak, namun dalam kacamata syariat sebenarnya dia bukan termasuk orang yang terdesak.

Berikutnya adalah praktek sogok menyogok yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pemberi sogokan, seringkali tidak pernah berniat untuk menyogok dan tidak berkeinginan untuk melanggar ketetapan syariat. Namun di lapangan, pihak penerima sogokan memaksa agar orang-orang tersebut membayar uang sogok. Kalau tidak membayar, hak-hak sebagai warga negara tidak diberikan, surat izin yang seharusnya didapatkan secara gratisan tidak dikeluarkan, serta kebutuhan yang semestinya didapatkan justru dipersulit serta diberikan isyarat untuk membayar. Bahkan ada yang tanpa malu untuk meminta uang sogok. Pada kondisi semacam ini, yang menanggung dosa hanyalah pihak penerima uang sogok. Dia telah mengambil harta orang lain dengan cara memaksa dan tanpa seizinnya. Seandainya tidak dipersulit hak-haknya atau diancam tidak dikeluarkan surat izinnya, tentu tidak ada yang ingin memberikan uangnnya.

Sama halnya dengan kasus pencurian, maka pihak yang menanggung dosa adalah orang yang mencuri. Sebab sudah menjadi kebiasaan bahwa tidak ada yang merelakan hartanya dicuri oleh orang lain. Adanya ketidakrelaan ini yang kemudian membuat pemilik harta biasanya menyimpan hartanya di dalam rumah atau meletakkannya pada tempat-tempat yang dianggap aman.

Berbeda dengan kategori kedua, yaitu usaha yang menyebabkan harta haram yang sebenarnya tidak diizinkan oleh syariat, namun pemilik harta dan pelaku usaha nekad untuk mengeluarkan izin walaupun hal tersebut melanggar peraturan syariat. Untuk kategori kedua ini, dosanya ditanggung oleh kedua belah pihak yang terlibat pada usaha yang diharamkan tersebut.

Jual beli minuman keras dan barang haram lainnya. Penjual melakukan itu tanpa paksaan dari siapapun dan barang yang dia jual juga bukan hasil curian. Sementara pihak pembeli, melakukannya karena butuh dan atas kesadarannya sendiri. Apabila hal itu dilakukan, maka keduanya sama-sama menanggung dosa karena telah bekerja sama untuk melakukan perbuatan maksiat. Adanya izin dari pemilik khamar untuk menjualnya kepada pembeli, tidak kemudian membuat usaha dan transaksi itu menjadi halal. Bahkan ini justru menambah berat hukumannya, sudah tahu haram dan dilarang, namun masih tetap melakukan dan mengizinkannya.

Sumber bacaan: Ahkam Al-Mal Al-Haram wa Dhawabithu Al-Intifa’ wa At-Tasharruf bihi fil Fiqhi Al-Islami, Abbas Ahmad Muhammad Al-Baz, Dar An-Nafais, 1998, hlm. 48-63

Penyusun : Muhammad Abu Rivai

Website : www.aburivai.com