Secara ringkas, hawalah adalah proses pengalihan utang kepada orang lain. Skema hawalah adalah, B berutang kepada A dan B mengutangi C. Ketika A menagih kepada B, karena satu dan dua alasan, akhirnya B mengalihkan utangnya kepada C. Sehingga A langsung menagih kepada C, dan bukan kepada B. Pengalihan inilah yang disebut dengan hawalah. Tujuan adanya hawalah adalah untuk memudahkan. Tentunya harus dipastikan bahwa C adalah pihak yang mampu membayarkan utang B kepada A, dan C juga harus orang yang bisa dipercaya serta bisa dihadirkan di pengadilan kalau seandainya dia menunda atau tidak berkenan membayar. Kalau C tidak mampu, kezaliman yang dilakukan B atau hak milik A yang ada pada B, tentunya tidak bisa dihilangkan dan diberikan.

Apabila antara B dengan C tidak adanya hubungan piutang, maka kalau B mengalihkan A kepada C, ini tidak disebut sebagai hawalah. Tapi namanya adalah taukil, yaitu B menunjuk C untuk menjadi wakilnya dalam proses pelunasan utang kepada A. Kembali kepada akad hawalah tadi, seandainya C meninggal dunia atau B menutupi keadaan C dari A, padahal sebenarnya C adalah orang miskin dan tidak mampu, ulama berbeda pendapat apakah A boleh kembali menagih utangnya dari B atau tidak.

Selanjutnya, aturan penting yang perlu diperhatikan ketika mengalihkan utang adalah mengenai perizinan. A tidak boleh langsung menagih kepada C tanpa seizin dari B, walaupun A tahu kalau C punya utang yang harus dibayarkan kepada B. Artinya, harus ada izin dari B terlebih dahulu, yang menyatakan bahwa dia merelakan A untuk menagih utangnya langsung ke C. Begitu juga sebaliknya, B tidak boleh mengalihkan A kepada C sebelum mendapatkan izin dari A. Bisa jadi A memang tidak mau memberikan atau menagih utang dari siapapun kecuali B. Artinya A tidak mau kalau dialihkan ke C. Masalahnya kalau C memang orang kaya dan mampu membayar utangnya tepat waktu, ulama berbeda pendapat, apakah A wajib menerima tawaran pengalihan utang dari B kepada C, atau hanya sekedar dianjurkan saja untuk menerima tawaran itu.

Penyebab ulama berbeda pendapat adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radiyallahu ‘anhu tentang hawalah, yaitu apakah perintah Rasul di hadits bersifat wajib, atau hanya berupa anjuran semata. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ

“Menunda-nunda dalam pembayaran utang padahal sudah mampu adalah tindak kezaliman. Jika salah seorang di antara kalian diminta untuk mengalihkan utang kepada orang kaya, maka hendaklah dia mengalihkannya.”

Secara umum, hadits ini berbicara tentang adab yang baik ketika bermuamalah. Rasul mengajarkan, jika posisi kita adalah pihak yang memberikan utang, hendaknya kita bermurah hati untuk memberikan tenggang dan keringanan kepada orang yang benar-benar susah dan belum mampu membayar utangnya. Selain itu, Rasul juga mengingatkan kalau posisi kita sebagai pihak yang berutang, hendaknya mendahulukan pembayaran utang ketimbang yang lainnya, berusaha melunasi utang tepat atau bahkan sebelum waktunya, dan tidak bermudah-mudahan untuk berutang atau meremehkan utang yang belum terbayarkan.

Pada bagian pertama Rasul dengan tegas menyebut orang yang mampu tapi justru menunda dan tidak memprioritaskan pembayaran utang sebagai orang yang zalim. Kewajiban pihak yang berutang adalah membayar utang dan melunasinya; ditagih ataupun tidak, diminta dengan tegas ataupun lewat isyarat, maka kewajiban tetap harus diselesaikan. Berbeda halnya dengan orang-orang yang miskin atau benar-benar susah dan memang tidak mampu untuk membayar. Orang semacam ini dimaafkan dan berhak mendapatkan keringanan serta tenggang waktu dari pemberi utang. Bukan karena dia tidak mau membayar, tapi karena memang tidak mampu untuk membayar. Tidak ada lagi yang dia bisa jual untuk melunasi utangnya. Berbeda dengan kondisi orang pertama tadi.

Zahir hadits menyatakan, kalau orang yang mampu tapi masih menunda atau tidak mau membayar, sebut saja B, ingin mengalihkan utangnya kepada orang lain yang mampu membayar dan orang itu ternyata memiliki utang kepada B, sebut saja C, maka orang yang memberikan utang kepada B dan dizalimi haknya, sebut saja A, wajib menerima tawaran pengalihan utang dari B ke C. Tujuannya agar kezaliman yang dilakukan B bisa dihilangkan dengan cara ini. Tentunya ini berlaku kalau C memang orang yang benar-benar mampu melunasi utang B kepada A.

Kalau seandainya pengalihan kepada C dilakukan tanpa izin dari A, atau B menipu A dengan mengatakan bahwa C adalah orang kaya, maka A boleh datang kembali kepada B untuk menagih utangnya yang tidak mampu dibayar oleh C karena suatu sebab seperti kematian C, kebangkrutan, atau kondisi C yang memang miskin dan tidak mampu sejak awal.

Sumber bacaan: Taisirul ‘Allam Syarh Umdatul Ahkam, Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Maktabah Al-Usariyah, Mekah, 2012, hlm. 372

Penyusun : Muhammad Abu Rivai

Website : www.aburivai.com