Seseorang dikatakan pailit kalau sisa harta yang dia punya tidak cukup untuk melunasi utangnya. Artinya, jumlah utang lebih besar dan lebih banyak ketimbang sisa harta yang dia punya. Sebenarnya sampai sini saja sudah masalah. Belum lagi kalau misalkan orang itu berutang kepada lebih dari satu orang. Anggap saja yang pailit adalah A, dan dia punya utang kepada empat orang yaitu B, C, D dan E. Misalkan total utang A adalah 100 juta sedangkan sisa harta yang dia punya hanya ada 20 juta. Padahal dia punya tanggungan utang kepada B, C, D dan E yang masing-masingnya adalah 10, 20, 30 dan 40 juta.

Khusus utang A ke B yang 10 juta, itu terjadi karena A beli motor bekas dari B, dan belum bayar sama sekali. Sementara itu, dari total sisa harta milik yang 20 juta tadi, di dalamnya ada motor bekas milik B yang dibeli A dan belum dibayar sepeserpun. Pada kondisi ini, B berhak untuk mengambil motornya dari A, dan tidak mengikuti persentase pembayaran utang. Seharusnya kalau hitungan pembayaran berdasarkan persentase, B hanya berhak mendapatkan 10% dari sisa 20 juta yang dimiliki oleh A. Sedangkan C, D dan E masing-masing berhak mendapatkan bayaran utang 20%, 30% dan 40% dari sisa 20 juta yang dimiliki oleh A.

Penjelasan tentang kondisi B yang berhak mengambil kembali motornya dan tidak mengikuti aturan persentase tadi, disebutkan oleh Rasulullah di dalam haditnya:

من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره

“Barangsiapa yang mendapatkan hartanya berada pada orang yang sedang jatuh pailit, maka dia adalah orang yang paling berhak terhadap hartanya tersebut daripada orang lain.” (HR. Bukhari)

Pemilik barang yang disebutkan di hadits, bisa berarti penjual, pemberi pinjaman, pihak yang menitipkan, dan yang semisal dengan itu. Keumuman lafal dalam hadits menjelaskan makna lain yang lebih luas dari sekedar makna penjual. Walaupun pada sebagian lafal ditegaskan bahwa pemilik barang adalah penjual.

Artinya, barangsiapa yang menjual, menitipkan atau mengutangkan sesuatu kepada seseorang, kemudian orang lain itu bangkrut dan pailit, sehingga hartanya tidak cukup untuk membayar utang-utangnya, maka pemilik barang berhak untuk mengambil barang miliknya selama benda itu belum berubah bentuk atau sifat, alias masih sama seperti ketika dia berikan dahulu. Jadi, syarat bahwa penjual bisa mengambil kembali barangnya adalah, benda itu memang masih ada pada pembeli, belum hancur dan belum berubah sifat. Misalkan kapas atau bulu sudah diubah menjadi pakaian, gandum sudah diubah menjadi roti, kayu sudah diubah menjadi pintu, dan yang semisal dengan itu.

Syarat yang lain adalah dia boleh melakukan itu kalau dia memang belum menerima uang penjualannya sama sekali dan belum ada hak orang lain dimasukkan ke benda itu oleh orang pailit tadi, entah melalui proses jual beli, gadai, hibah atau akad lain yang menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan atau masuknya hak orang lain ke dalam benda tersebut.

Selama masuknya hak orang lain itu bukan tipu daya dari orang yang pailit supaya pemilik barang tidak bisa mengambilnya, maka pemilik barang tidak berhak untuk memintanya secara utuh. Tapi dia harus menerima pembayaran utangnya berdasarkan persentase nominal utang, karena orang yang pailit memiliki tanggungan utang kepada lebih dari satu pihak. Berbeda kalau ternyata masuknya hak orang lain pada barang itu adalah karena tipu daya yang dibuat oleh orang yang pailit, maka pemilik barang tetap berhak untuk meminta barangnya kembali.

Dengan begitu, seandainya barang tadi sudah berubah bentuk sehingga tidak lagi bisa dinamakan seperti nama awalnya, atau penjual sudah menerima uang penjualan dari pembeli yang pailit walaupun hanya sebagian, atau sudah masuk hak orang lain pada benda tersebut, maka pemilik barang tadi statusnya sama seperti orang-orang yang belum dibayarkan utangnya, yaitu dihitung berdasarkan persentase jumlah utang yang masih belum terbayarkan.

Sebagai tambahan, Hanafiyah mengatakan bahwa penjual tidak berhak mengambil barangnya yang ada pada orang pailit, justru yang lebih berhak terhadap barang itu menurut mereka adalah orang yang pailit tadi. Alasannya karena barang itu sudah menjadi milik pembeli dan kalau seandainya penjual diizinkan untuk mengambil kembali barangnya, tentu hal itu akan membatalkan hak kepemilikan pembeli tersebut. Alasan lain, mereka menakwil dan mengatakan bahwa ini hadits ahad yang bertentangan dengan hukum asal jual beli maupun dalil yang lainnya.

Tanggapan, pendapat Hanafiyah adalah pendapat yang lemah dan dibantah oleh jumhur ulama. Argumen dan alasan mereka tidak bisa diterima karena status hadits ini adalah sahih dan khusus berbicara tentang orang pailit yang tidak mampu membayar utang. Hadits ini wajib diamalkan dan dikerjakan, tidak boleh ditakwil dan ditinggalkan, kecuali memang ada dalil lain yang membatalkan hadits ini. Sebagian ulama bahkan mengatakan, kalau hakim memutuskan perkara dan kebalikan dari apa yang dinyatakan hadits ini, yaitu tidak mengizinkan pemilik barang untuk mengambilnya, maka keputusan hakim batal karena bertentangan dengan hadits yang sahih dan tegas.

Tujuan disampaikan hal ini adalah untuk menegaskan bahwa tidak semua pendapat ulama itu benar. Terlebih ketika pendapat itu bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih dan tegas, maka kewajiban kita adalah mengikuti dalil. Jika telah terbukti dengan nyata bahwa suatu pendapat bertentangan dengan dalil, maka ikuti dalil dan ambil pendapat yang lebih sesuai dengan dalil.

Sumber bacaan: Taisirul ‘Allam Syarh Umdatul Ahkam, Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Maktabah Al-Usariyah, Mekah, 2012, hlm. 375

Penyusun : Muhammad Abu Rivai

Website : www.aburivai.com