La dharar wa la dhirar, tidak boleh melakukan keburukan dan tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan, ini merupakan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melalui haditsnya yang kemudian dijadikan sebagai salah satu kaidah fikih yang utama. Dengan tegas beliau melarang semua perbuatan yang menyebabkan terjadinya kemudaratan; entah itu menguntungkan kita ataupun tidak, entah itu kita yang memulai atau hanya sekedar merespon keburukan orang lain dengan keburukan yang kita lakukan.

Ulama pun sangat perhatian dengan masalah ini. Mereka menjelaskan bagaimana sikap Islam dalam mencegah mudarat yang belum terjadi dan bagaimana menghilangkan mudarat yang sudah terlanjur terjadi. Ada aturan dan ketentuan yang Islam berikan. Ulama menuangkannya dalam karya-karya mereka. Salah satunya adalah yang berbicara tentang kaidah-kaidah fikih. Kaidah la dharar wa la dhirar misalnya, ini memiliki banyak rincian penjelasan, turunan kaidah, serta contoh-contoh penerapan yang beragam dan disampaikan dengan sangat baik oleh para ulama.

Berikut adalah beberapa contoh penerapan kaidah la dharar wa la dhirar dalam pembahasan fikih muamalah.

  1. Hakim berhak melarang debitor melakukan perjalanan ke luar kota atas permintaan kreditor, sampai debitor menunjuk pihak yang akan menjadi wakilnya selama dia safar. Debitor tidak boleh mencabut atau membatalkan status wakil tersebut sebelum dia kembali dari safar. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya mudarat yang dikhawatirkan menimpa kreditor karena debitor kabur sehingga sulit atau tidak mungkin menagih utangnya. Ad-dhararu yudfa’u bi qadri al-imkan, peluang terjadinya mudarat harus dicegah semaksimal mungkin; diperkecil atau bahkan dihilangkan sama sekali sehingga tidak terjadi. Adanya hak syuf’ah juga termasuk upaya untuk mencegah mudarat sebelum terjadi.
  2. Pengembalian barang yang cacat, semua jenis hak khiyar, akad jaiz yang berubah menjadi akad lazim ketika memudaratkan pihak lain, hak khiyar bagi orang lugu yang tertipu karena tidak mengerti harta dan tawar menawar, larangan menimbun barang untuk memonopoli harga pasar, batalnya hibah orang yang sekarat kepada sebagian ahli warisnya, dan hukum-hukum semisal yang ditujukan untuk menghilangkan mudarat yang terjadi. Ad-dhararu yuzal, kalau ada mudarat wajib dihilangkan. Pada akad jaiz seperti pinjam meminjam, wadiah dan perwakilan tadi misalnya, sebenarnya salah satu pihak boleh membatalkan akad tanpa persetujuan rekannya, namun jika pembatalan itu berpotensi memudaratkan, maka menjadi akad lazim. Sehingga masing-masing pihak tidak lagi punya hak untuk membatalkan akad kecuali atas kerelaan rekannya.
  3. Larangan memproduksi atau mengimpor sebagian produk tertentu yang tujuannya untuk menjaga kemaslahatan orang banyak adalah hal yang dibolehkan. Walaupun larangan ini sangat mungkin merugikan beberapa pihak tertentu. Termasuk kebijakan yang mewajibkan orang yang menimbun suatu barang dengan tujuan merusak dan memonopoli harga pasar, untuk menjual kembali barang tersebut dengan harga standar sampai harga kembali normal. Kebijakan ini dibenarkan demi menghilangkan kemudaratan orang banyak yang muncul akibat perbuatan orang tersebut. Diantara hikmah dari larangan menimbun barang untuk memonopoli pasar adalah mencegah mudarat bagi orang banyak. Yatahammalu adh-dhararu al-khash li daf’i adh-dharar al-‘aam, tidak mengapa memudaratkan pihak yang sedikit demi menghilangkan mudarat yang menimpa orang banyak.
  4. Transaksi yang mengandung gharar atau ketidakjelasan diharamkan karena menyebabkan permusuhan, sikap saling membenci dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Namun jika mudarat ini dihadapkan dengan maslahat yang lebih besar, maka hukumnya menjadi boleh. Contohnya adalah mengambil hadiah dari pacu kuda, balap unta dan lomba memanah. Bahkan menurut pendapat yang paling kuat, peserta juga dibolehkan untuk taruhan pada perlombaan yang diizinkan oleh syariat ini. Idza ta’aradhat al-mashalihu wal mafasidu quddima al-arjah minha ‘ala al-marjuh, kalau ada maslahat dan mafsadat saling bertentangan, maka pilih yang paling dominan dan paling kuat diantara keduanya. Artinya, kalau mafsadat yang lebih kuat, maka hukumnya menjadi haram dan harus ditinggalkan. Tentunya menetapkan mana yang lebih dominan tidak bisa sekedar dengan perasaan, namun harus didasari ilmu dan dalil.

Sumber bacaan: Mausu’ah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Munazhzhamah Lil Mu’amalat Al-Maliyah Al-Islamiyah, ‘Athiyyah ‘Adlan ‘Athiyyah Ramadhan, Darul Iman, Iskandariyah, 2007, hlm. 47-54

Penyusun : Muhammad Abu Rivai

Website : www.aburivai.com