Ini adalah salah satu dari lima kaidah utama dalam ilmu fikih. Kaidah ini disebut-sebut sebagai pondasi dari empat kaidah utama yang lainnya. Bukan hanya itu, kaidah ini bahkan dianggap sebagai komandan kaidah dalam menentukan hukum syariat yang berlaku pada fikiran, perbuatan dan perkataan anak Adam. Sebabnya karena niat adalah otak dan ruhnya, sedangkan amalan hanya sebagai pengikut saja. Baik dan buruknya suatu amalan diukur dan dinilai dengan baik buruknya niat seseorang.

Makna Kaidah Secara Umum

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum sesuatu tergantung niat pelakunya. Maksudnya, perbuatan atau perkataan akan diberikan hukum berdasarkan kandungan niat yang melatarbelakanginya. Menurut kacamata Islam, hukum yang dihasilkan dari amalan seseorang akan berbeda-beda sesuai dengan maksud orang yang melakukannya. Walaupun secara kasat mata, mungkin saja dua orang mengerjakan satu perbuatan yang sama. Namun karena berbeda niatnya, maka berbeda pula hukum yang berlaku pada keduanya.

Sebenarnya, ungkapan al-umur bi maqashidiha disarikan dari sabda Nabi yang mengatakan bahwa innamal a’malu bin niyyat. Secara tinjauan makna, tidak perbedaan yang berarti antara kedua ungkapan itu. Namun demikan, ungkapan hadits yang berasal dari lisan Rasulullah tentu saja lebih agung dan berkah. Sehingga tidak perlu heran, kalau seandainya mendapatkan pernyataan ulama yang mengoreksi ungkapan al-umur bi maqashidiha dan kemudian menggantinya dengan ungkapan innamal a’malu bin niyyat.

Perlu difahami ketika disebutkan hukum sesuatu tergantung niatnya, itu tidak berarti bahwa kaidah ini selalu mengabaikan nilai sebuah lafal yang diucapkan atau perbuatan yang dilakukan. Hanya saja, kaidah ini ingin menegaskan bahwa niat menjadi acuan utama dalam penentuan hukum syariat, ketika terjadi perbedaan antara indikasi zahir dengan niat yang ada di hati.

Ada dua konsekuensi yang muncul akibat perbedaan niat seseorang. Pertama adalah konsekuensi ukhrowi yang berhubungan dengan pahala dan dosa, atau penerimaan dan penolakan amalan di sisi Allah. Inilah yang kemudian diungkapkan oleh ulama dengan istilah la tsawaba illa biniyyatin, yaitu tidak ada pahala kalau tidak ada niat untuk mencari pahala. Kedua adalah konsekuensi duniawi yang berhubungan dengan hukum syariat yang diberikan kepada pihak pelaku. Kalau kaidah al-umur bi maqashidiha disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah konsekuensi kedua yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih.

Perlu diingat, ada perkataan atau perbuatan yang bersifat jelas dan tegas, serta ada juga perkataan atau perbuatan yang tidak jelas dan tidak tegas. Untuk perkataan atau perbuatan yang jelas dan tegas, maka tidak perlu lagi ditanyakan tentang niatnya. Namun hukum yang berlaku sesuai dengan zahir perkataan dan perbuatan yang sudah jelas dan tegas tadi. Alasannya karena hukum asal perkataan seseorang yang berakal adalah wajib diterima dan dibawa kepada makna yang zahir yang terkandung dari perkataan tersebut. Alasan kedua, karena perbuatan yang jelas dan tegas merupakan implementasi dan perwujudan dari niat yang terletak di dalam hati. Sedangkan perkataan atau perbuatan yang belum jelas dan kurang tegas, maka hukumnya dikembalikan kepada niat orang yang mengatakan atau melakukannya. Ketika suami mengatakan talak atau cerai kepada istri, ini adalah perkataan yang jelas dan tegas. Lain halnya ketika suami mengatakan kepada istrinya untuk pulang ke rumah ibunya, ini adalah perkataan yang tidak tegas dan kurang jelas. Hukum talak berlaku kalau ternyata suami meniatkan ucapan tersebut untuk menceraikan istrinya, dan begitu sebaliknya.

Penerapan Kaidah Dalam Muamalah

Penggunaan kaidah ini sangat luas dan berlaku dalam banyak permasalahan. Dalam pembahasan muamalah sendiri, kaidah ini bisa diterapkan pada akad komersil semisal jual beli, gadai, perwakilan, hibah, wakaf, utang, hawalah, dan seterusnya. Berikut ini adalah contoh penerapan kaidah al-umur bi maqashidiha dalam fikih muamalah.

  1. Ketika seseorang menemukan barang berharga yang tercecer di jalan, kemudian dia mengambilnya dengan niat untuk mengembalikan kepada pemiliknya, maka status barang itu menjadi sebuah amanah di tangannya. Kalau dia sudah berusaha untuk menyimpan dan menjaganya, kemudian rusak atau hilang, maka dia tidak wajib untuk mengganti. Berbeda hukumnya kalau seandainya dia mengambilnya dengan niat untuk memilikinya. Maka statusnya berubah menjadi seorang pencuri. Kalau barang itu rusak di tangannya atau hilang dicuri orang, maka dia wajib mengganti barang tersebut. Berbeda niat, maka hukum dan konsekuensinya juga berbeda.
  2. Ketika seseorang membeli anggur dengan niat untuk dimakan atau diperjualbelikan, maka diperbolehkan. Lain halnya kalau dia membelinya untuk dibuat khamar atau dijual kepada pembuat khamar, maka diharamkan. Begitupula seseorang yang menjual senjata kepada orang yang akan menggunakannya untuk berjihad membela dan memperjuangkan agama Allah sesuai dengan tuntunan-Nya, maka diperbolehkan. Lain halnya kalau dia menjualnya kepada orang yang akan menggunakannya untuk membunuh kaum muslimin atau membuat kerusakan, maka diharamkan.

Sumber bacaan: Mausu’ah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Munazhzhamah Lil Mu’amalat Al-Maliyah Al-Islamiyah, ‘Athiyyah ‘Adlan ‘Athiyyah Ramadhan, Darul Iman, Iskandariyah, 2007, hlm. 32-37

Penyusun : Muhammad Abu Rivai

Website : www.aburivai.com