Kaidah al-yaqin la yazulu bisy syak sebenarnya bisa digunakan dalam banyak permasalahan fikih, namun pada pembahasan ini hanya disebutkan delapan contoh yang berhubungan dengan fikih muamalah.

  1. Apabila A dan B melakukan jual beli. Setelah transaksi selesai, A kemudian mengklaim bahwa dirinya tadi mensyaratkan adanya hak khiyar, yaitu pilihan untuk membatalkan transaksi yang telah terjadi dan sekarang A ingin membatalkan serta mengembalikan barang yang dia beli dari B. Jika ternyata B membantah klaim sepihak yang disampaikan oleh A, maka pernyataan yang diterima dalam masalah ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh B, dengan catatan B harus bersumpah bahwa A memang tidak mengajukan syarat khiyar ketika transaksi. Alasannya karena syarat adalah sesuatu yang baru dan unsur tambahan dari sebuah akad. Sementara hukum asal dan kondisi normal menyatakan bahwa akad tidak memiliki syarat tambahan. Dengan begitu, ketiadaan syarat merupakan sesuatu yang diyakini dengan pasti, sedangkan keberadaan syarat tambahan merupakan sesuatu yang masih diragukan. Kaidah mengatakan, sesuatu yang diyakini dengan pasti tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang masih diragukan kepastiannya. Klaim dari A bisa diterima jika A memiliki bukti valid yang menunjukkan kebenarannya, atau B membenarkan keberadaan syarat tambahan yang disampaikan oleh A. Namun jika A tidak bisa mendatangkan bukti, sedangkan B membantah dan bersumpah, maka pernyataan yang diterima adalah pernyataan B.
  2. Apabila A membeli sesuatu dari B, kemudian setelah beberapa waktu, B mengklaim bahwa barang tersebut memiliki cacat dan aib, serta ingin mengembalikannya kepada B. Namun B tidak menerima dan membantah A dengan mengatakan bahwa semua barang yang dia jual dalam keadaan baik; tanpa aib dan tanpa cacat. Pada kondisi seperti ini, A tidak berhak mengembalikan barang kepada B karena pada asalnya, yang diketahui secara yakin dan pasti, B hanya menjual barang-barang berkualitas yang selamat dari aib dan cacat. Kaidah mengatakan, sesuatu yang masih meragukan dan belum bisa dibuktikan secara pasti, yaitu klaim cacat dari A, tidak bisa menghilangkan sesuatu yang sudah yakin dan pasti, yang merupakan hukum asal, yaitu pernyataan B sebagai seorang ahli dan spesialis dalam barang tersebut, yang menegaskan bahwa dirinya hanya menjual sesuatu yang baik dan bebas dari cacat.
  3. Kalau debitur mengklaim sudah membayar utang kepada kreditur, pembeli mengklaim sudah membayar harga kepada penjual, atau penyewa mengklaim sudah membayar biaya sewa kepada pemberi sewaan, namun ternyata kreditur, penjual dan pemberi sewaan mengingkari klaim tersebut, maka yang diterima adalah pernyataan dari kreditur, penjual dan pemberi sewaan yang disertai dengan sumpah bahwa mereka memang belum menerima uang dari debitur, pembeli ataupun penyewa. Keberadaan utang sudah diketahui dengan yakin dan pasti. Selama belum ada bukti yang menyatakan dengan yakin bahwa utang-utang tersebut telah dilunasi, maka statusnya tetap dianggap utang. Kaidah menyatakan, sesuatu yang diketahui dengan yakin, tidak bisa dihilangkan kecuali dengan sesuatu yang yakin pula. Entah bukti pembayaran, atau pengakuan dan pembebasan dari pihak pembeli utang; yang dalam kasus ini adalah kreditur, penjual dan pemberi sewaan.
  4. Kalau misalkan kita tahu bahwa A punya utang sebesar 1 juta rupiah kepada B, kemudian A menunjukkan bukti pembayaran atau pernyataan dari B yang menganggap utang itu telah lunas, lalu B balas menunjukkan bukti lain yang menyatakan bahwa A mengakui kalau dia punya utang 1 juta rupiah kepada B tanpa rincian yang jelas. Maka utang 1 juta rupiah A dianggap lunas, sedangkan bukti B belum bisa diterima sebelum ada kepastian yang jelas. Bisa jadi utang 1 juta yang dimaksud B tersebut adalah 1 juta yang sudah dilunasi oleh A. Pada kondisi ini, A menang dari B karena hukum asal yang yakin dan pasti menyatakan bahwa seseorang itu sejatinya terbebas dari utang atau kewajiban membayar tanggungan. Hukum asal ini hanya bisa diubah kalau bukti dari B bahwa A punya utang 1 juta yang baru benar-benar valid dan bisa diyakini dengan pasti.
  5. Kalau A punya utang kepada B. Kemudian A dan B berbeda pendapat tentang nominal uang yang dipinjam oleh A. Dalam kasus ini, yang diterima adalah pernyataan dari A. Kaidah mengatakan, hukum asalnya seseorang terbebas dari tambahan jumlah utang.
  6. Kalau A beli motor dari B. Kemudian A ingin membatalkan jual beli dan mengembalikan motor kepada B. Namun B menyatakan dengan jelas dan tegas kalau dia tidak menerima iqalah atau pembatalan jual beli tersebut. Berhubung A merasa jengkel, akhirnya dia meninggalkan motor beserta surat-suratnya di tempat B. Ternyata motor tersebut dipakai oleh B secara terus menerus selama beberapa hari. Begitu mengetahui hal tersebut, A datang menemui B dan meminta agar uangnya dikembalikan. B tetap kekeuh tidak mau mengembalikan uang milik A karena B tetap tidak bersedia untuk menerima iqalah pembatalan jual beli motor tersebut. Terjadi kontradiksi antara ucapan atau pernyataan tegas dari B bahwa dia menolak pembatalan jual beli, dengan sikap B yang menggunakan motor tersebut. Dalam kasus ini, yang diterima adalah pernyataan B yang jelas-jelas menolak pembatalan jual beli. Sedangkan memakai motor yang telah dijual, itu hanya salah satu indikator yang menandakan bahwa B menerima pembatalan. Namun kenyataannya, B menolak dengan tegas. Sehingga indikator tersebut tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan pernyataan B tersebut.
  7. Apabila seseorang melakukan transaksi komersil, sosial, wakaf, hibah, hadiah dan yang lainnya terhadap suatu barang yang menurut persangkaannya bahwa itu adalah barang miliknya, namun begitu selesai akad terbukti bahwa persangkaan itu salah, maka semua transaksi yang dia lakukan terhadap barang itu batal dan tidak sah. Persangkaannya tidak bisa diterima untuk menghilangkan kesalahan yang nyata dan diyakini dengan pasti, yaitu barang tersebut bukan miliknya sehingga dia tidak berhak sama sekali untuk melakukan transaksi terhadapnya.
  8. Jika dikabarkan kepada pemilik rumah bahwa orang lain telah menjual rumahnya kepada seseorang, kemudian pemilik rumah terdiam, maka diamnya dia bukan acuan persetujuan atau pembolehan darinya. Hukum asal orang yang diam adalah tidak dianggap berbicara dan tidak dianggap mengeluarkan pernyataan apapun. Sehingga statusnya rumah itu tetap miliknya dan dia tidak pernah menunjuk orang untuk menjualkan karena dia sendiri memang tidak berniat untuk menjual. Berbeda dengan kasus yang menunjukkan bahwa diamnya seseorang bisa dianggap sebagai sebuah persetujuan dan pernyataan. Misalkan A membeli barang dari B. Ketika akan menerima barang tersebut, tiba-tiba seseorang menghampiri A dan mengatakan bahwa barang itu cacat dan mengandung aib. Kalau A diam saja dan tetap meneruskan transaksinya, maka diamnya A dianggap sebagai sebuah persetujuan bahwa dia siap menerima aib dan cacat yang terdapat pada barang tersebut. Pada kasus ini, diamnya seseorang dianggap sebagai sebuah pernyataan.

Sumber bacaan: Mausu’ah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Munazhzhamah Lil Mu’amalat Al-Maliyah Al-Islamiyah, ‘Athiyyah ‘Adlan ‘Athiyyah Ramadhan, Darul Iman, Iskandariyah, 2007, hlm. 45-47

Penyusun : Muhammad Abu Rivai

Website : www.aburivai.com